Senin, 06 Februari 2017 | 9:05:57 AM

LATAR BELAKANG REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan RB periode 2010-2014. Peraturanperundang- undangan tersebut adalah:

  1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang berisi rancangan induk kebijakan reformasi birokrasi secara nasional untuk kurun waktu 2010-2025
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) berisi rancangan rinci program reformasi birokrasi berdasarkan dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014
  3. Sembilan (9) Peraturan Menteri PAN dan RB sebagai pedoman operasional penyusunan dan penerapan program RB di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81/2010 menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh Kementerian dan Lembaga telah mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi secara bertahap untuk mewujudkan Visi RB 2025. Visi RB adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia", yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Visi RB tersebut adalah keputusan strategis untuk memaksimalkan peran aparatur birokrasi guna mewujudkan visi pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi secara operasional diuraikan pada Gambar 1, yaitu dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi Kementerian. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana dan SDM serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengubah mind set dan cultural set birokrat PU ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 sasaran RB. Proses, dan sasaran RB berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025.

Kontak :

Tim Reformasi Birokrasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura 20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - 12110
© 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat