Senin, 06 Februari 2017 | 9:05:57 AM

QUICK WINS

Sebagai bentuk leverage dari pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga, diperlukan instrument yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam waktu relatif singkat, menggunakan beberapa kualifikasi tertentu, dan merupakan bagian dari program strategis K/L bersangkutan, yang secara umum disebut program Quick Wins (QW). Secara umum, quick wins Kementerian PUPR diprogramkan untuk pertama, menjawab tuntutan pelaksanaan quick wins di tingkat nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 dan kedua, mendukung program pemerintahh dalam pelayanan publik dan penyederhanaan layanan (terutama perijinan) yang dampak strategis.

Melihat Quick Wins Nasional sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maka Kementerian PUPR mendapatkan satu tugas untuk melanjutkan pola QW sebelumnya berupa Pilot Project Operasional Pelayanan Umum di Direktorat Jenderal Bina Marga. Hal ini ditindaklanjuti Bina Marga dengan menetapkan quick wins sebagai berikut: “Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Ruas TOL Bakauheni – Tebranggi) secara Online Yang Dapat Diakses Langsung Oleh Masyarakat Pemilik Lahan” yang merupakan program percepatan pengadaan tanah jalan tol dengan sinergitas program antara Kementerian PUPR dan stakeholders yang menangani pembebasan tanah untuk infrastruktur dan dapat dipantau secara langsung progress pengadaan tanah oleh pimpinan, dengan dukungan sistem informasi yang real time dan akurat.

Untuk level instansi, quick wins yang ditetapkan di Kementerian PUPR mewakili kriteria quick wins yang merupakan artikulasi dari jenis pelayanan publik tidak langsung dan pelayanan publik langsung. Dari beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan, ditetapkan kegiatan program percepatan untuk dilaksanakan tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yaitu: “Pelayanan Ijin Penggunaan Air” berdasarkan Permen PUPR No.01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air dengan focus utama pada percepatan waktu pelayanan izin penggunaan air (dari 30 hari menjadi 7 hari) terhitung sejak permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

Selain itu quick wins yang berjenis pelayanan no perijnan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan ditetapkan: “Penyaluran Dana Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kepada Bank Pelaksanaan Dari Maksimal 7 Hari Kerja Menjadi Maksimal 3 Hari Kerja”. Dengan dilakukannya percepatan waktu pelayanan, outcome yang diharapkan dengan program quick wins ini adalah meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap pelayanan publik Kementerian PUPR.

Kontak :

Tim Reformasi Birokrasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura 20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan - 12110
© 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat